Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa

Salah satu semangat lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu indikator Desa kuat, maju, mandiri dan demokratis adalah Desa yang tertib administrasi dan kualitas pelayanannya dengan cepat, tepat dan akurat. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa telah ditetapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang diharapkan  mampu mewujudkan tertib administrasi yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya,  manajemen administrasi di desa masih ditemui banyak permasalahan diantaranya belum tertibnya administrasi pemerintahan desa.

Saat ini, Desa diberi kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri (otonomi desa) dan diberi alokasi anggaran yang relatif besar, otomatis masyarakat akan mengamati dan menuntut pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa terhadap masyarakat masih belum cukup memadai, kurang transparan, masih lambat dan belum akurat. Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa, Pemerintah menetapkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Pemendagri tersebut mengatur standar pelayanan minimal yang diberikan Desa terhadap masyarakat, yang menuntut adanya percepatan, kemudahan, efektivitas dan keterbukaan pelayanan serta mendorong adanya peran serta masyarakat dalam mengontrol kinerja Pemerintah Desa.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pelayanan serta dalam rangka mendukung implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa maka Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang bekerjasama dengan PPIP Training Centre merancang Bangun APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN, yang dapat dimanfaatkan oleh desa – desa diseluruh Indonesia.

Berkenaan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya suatu upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur desa serta penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang mudah dan tepat guna, kami dari Manajemen Training Centre Indonesia  menawarkan Pelatihan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa

Komentar

Posting Komentar

POST TER-POPULER

Bimtek Keuangan

Bimtek Penyusunan APBD Tahun 2018 sesuai Permendagri No. 33 tahun 2017  Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APB D Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bimtek Sistem Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi PenggunaAnggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahar a Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah Bimtek Peningkatan dan pengembangan  pengelolaan keuangan daerah serta Mekanisme pelaksanaan dan perhitungan dana transfer ...
Baca selengkapnya

Bimtek Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerimntah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah. Analisis potensi sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi dan investasi daerah harus diidentifikasi secara menyeluruh dan komprehensif mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, data mengenai sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangan menjadi acuan untuk memantapkan kemandirian daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemb...
Baca selengkapnya

Bimtek Perjalanan Dinas

Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas  maka kami dari Manajemen Training Centre Indonesia (MTC) : "Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013", yang akan di laksanakan pada :   September Oktober November Desember Lokasi Bimtek 08 – 0...
Baca selengkapnya

Bimtek Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media serta Keprotokolan

Fungsi Aparatur humas dalam sebuah instansi merupakan ujung tombak pembangunan citra pengembangan trust dan pengelolaan krisis. Pejabat humas sebagai aparatur pembangunan citra dituntut mempunyai kemampuan tersendiri dari seorang aparatur humas, terutama berkenaan dengan kemampuan melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa cetak dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus justru membuat bingung masyarakat. Sementara itu muncul pendapat bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, maka informasi diserahkan kepada masyarakat dan tidak lagi diurus oleh pemerintah. Peran pemerintah lebih dititik beratkan hanya sebagai pembuat kebijakan, regulasi dan fasilitasi.Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan M...
Baca selengkapnya

Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK & Bendahara Sebagai Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pemeberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati pemerintah daerah kabupaten dan kota, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. kemunculan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berirentasi pada kepentingan publik (publik oriendted). hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Masalah utama yang sering terjadi di dalam administrasi keuangan adalah masalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pelaksaan yang berkaitan dengan perencanaan, akuntasi, pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan pengawasan atas pengadaan dana disatu pihak serta penggunaan dana. dilain pihak tujuan yang akan...
Baca selengkapnya

Bimtek Pengenalan Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan Tata Ruang merupakan salah satu bidang perencanaan yang sangat penting peran dalam rangka merencanakan pembangunan wilayah yang komprehensif dan terintegratif. Pelatihan Pengenalan Perencanaan Tata Ruang ini merupakan bagian awal dari proses penyusunan rencana tata ruang. Peserta diharapkan mampu mengindentifikasi program-program tata ruang di daerah melalui teori, konsep, metode, dan teknik yang diberikan selama mengikuti pelatihan. Pemahaman dan kemampuan peserta akan diperdalam dengan melakukan latihan perencanaan, sehingga pada akhir kegiatan peserta pelatihan dapat menyusun dokumen program-program tata ruang.  TUJUAN 1. Peserta berlatih menyusun latar belakang masalah 2. Peserta berlatih mengidentifikasi dan merumuskan masalah 3. Peserta berlatih menggunakan kriteria untuk menyusun alternatif program tata ruang 4. Peserta berlatih menggunakan data dan informasi untuk menyusun program tata ruang 5. Peserta berlatih menyusun program tata ruang ...
Baca selengkapnya

Materi lainnya

Bimtek Pointers Perubahan Iv Perpres No. 54 Tahun 2010 (Perpres No. 4 Tahun 2015) Dan Inpres No. 1 Tahun 2015 Bimtek Transparansi Dan Kredibilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bumn Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Dan Optimalisasi Kinerja  Bimtek Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa terkait Penangan Permasalahan Hukum Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS dan Kontrak Pengadaan Bimtek Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bimtek Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Bimtek Pengenalan Perencanaan Tata Ruang Bimtek Sistem Penyimpanan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Arsip Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan Hidup Bimtek Humas dan Protokoler Bimtek Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media serta Keprotokolan Bimtek Peran dan ...
Baca selengkapnya

Bimtek Peran dan Fungsi Satpol PP Dalam Rangka Pembinaan Keamanan dan Penegakan Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan institusi yang dibentuk sesuai dengan tututan dan amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999,  Pasal 120 yang mengatur tentang keberadaan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun1999, 1999: 408). Pengarusutamaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditekankan pada upaya dalam membina ketenteraman ketertiban masyarakat (Tramtibmas), memberi peringatan dini dan penanggulangan pemeliharaan tramtibmas. Penegakan Peraturan  Daerah (Perda) yang harus ditaati oleh semua pihak dengan kewenangan prosedural. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk sistem perlindungan masyarakat, dimana kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama. Sistem perlindungan masyarakat dilakukan melalui pendekatan pengayoman, pencegahan, pembinaan hingga penindakan atas pelanggaran peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menci...
Baca selengkapnya

Bimtek Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan Hidup

Hubungan saling ketergantungan antara semua elemen yang ada dalam sistem ini sangat penting diketahui terutama oleh manusia sebagai pengelola utama di dalam sistem ini agar keberlangsungan hubungan ini dapat terus dipertahankan untuk keberlanjutan sistem kehidupan di atas muka bumi. Lajunya pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia akan kebutuhan pangan dan papan menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan timbal baik yang penting untuk saling memenuhi kebutuhannya. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan daripadanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan...
Baca selengkapnya

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah

Pemerintah pusat sebagai fasilitator merupakan pihak yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunana yang akan di capai. sebagai fasilitator pemerintah juga tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasalitas mendukung dalam rangka terlaksananya pembanguan secara efektif . dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, setiap pemerintah daerah tentunya harus melakukan pelaksanaan, penatausahaan APBD, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan terkait keuangan daerah. Melihat realitanya dalam hal pelaksanaan APBD masih terdapat banyak kendala-kendala yang harus dihadapi. selain itu kegiatan penatausahaan keuangan yang mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah juga seringkali belum berjalan dengan semestinya hal itu terlihat di dalam pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari pengurusan keuangan yang dilaksanakan oleh bendaharawan, belum seperti yang di harapkan. hal ini terlihat dengan mas...
Baca selengkapnya