Bimtek Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renja

Dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dimana merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RKPD mengoperasionalkan Rencana Strategis lima tahunan menjadi Rencana Kerja tahunan dan merupakan aksi nyata bagaimana Visi/ Misi Kepala Daerah dan indikator kinerja daerah dicapai dari tahun ke tahun.
RKPD memuat tentang evaluasi dari pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dengan melihat capaian indikator pembangunan, review pelaksanaan RPJMD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta perkiraan pagu indikatif dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pemerintahan, termasuk kualitas perencanaan sebagai salah satu fungsi di dalam manajemen. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan, sedemikian rupa, sehingga mampu menangkap setiap perubahan paradigma yang berkembang.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui forum secara berjenjang mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi, dimana seluruh komponen daerah (Pemerintah Kabupaten, DPRD, Dunia Usaha Swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat), dituntut memberikan peranan secara nyata dan aktif. Sehingga pada akhirnya dokumen perencanaan yang dibuat bersama-sama menjadi milik bersama untuk dilaksanakan bersama oleh seluruh komponen tadi sesuai dengan fungsinya

Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), juga merupakan pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan memperhatikan Rencana Strategis di masing-masing SKPD. Rancangan KUA tersebut akan dilengkapi dengan dokumen Pagu dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimana rincian setiap program dan kegiatannya berasal dari Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan turunan dari RKPD. Setelah Rancangan KUA dan PPAS tersebut dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi, maka Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD telah dapat disusun berdasarkan Pagu dan Plafon Anggaran (PPA) untuk masing-masing program dan kegiatan sebagai penyusunan pengantar nota keuangan APBD yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Melalui serangkaian proses sebagaimana dijelaskan di atas, akan tampak adanya suatu keterkaitan (benang merah) antara penyusunan RKPD sebagai suatu program planning dengan Kebijakan Umum APBD yang berfungsi sebagai financial planning dan APBD yang berfungsi sebagai implementation program dan financial planning.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami dari Manajemen Training Centre Indonesia (MTC), akan mengadakan Bimbingan Teknis nasional dengan tema : "Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD Bagi Percepatan Pembangunan Daerah". 
Yang akan dilaksanakan pada

September
Oktober
November
Desember
Lokasi Bimtek
08 – 09
06 – 07
03 – 04
06 – 07
Hotel Ibis Styles Jakarta
14 – 15
13 – 14
06 – 07
12 – 13
Hotel Ibis Styles Jakarta
18 – 19
17 – 18
14 – 15
15 – 16
Hotel Ibis Styles Jakarta
27 – 28
26 – 27
17 – 18
19 – 20
Hotel Ibis Styles Jakarta
30 – 31
20 – 21
26 – 27
Hotel Ibis Styles Jakarta
24 – 25
29 – 30
Hotel Ibis Styles Jakarta
29 – 30
Hotel Ibis Styles Jakarta
September
Oktober
November
Desember
Lokasi Bimtek
08 – 09
06 – 07
03 – 04
06 – 07
Hotel Cemerlang Bandung
14 – 15
13 – 14
06 – 07
12 – 13
Hotel Cemerlang Bandung
18 – 19
17 – 18
14 – 15
15 – 16
Hotel Cemerlang Bandung
27 – 28
26 – 27
17 – 18
19 – 20
Hotel Cemerlang Bandung
30 – 31
20 – 21
26 – 27
Hotel Cemerlang Bandung
24 – 25
29 – 30
Hotel Cemerlang Bandung
29 – 30
Hotel Cemerlang Bandung

September
Oktober
November
Desember
Lokasi Bimtek
08 – 09
06 – 07
03 – 04
06 – 07
Hotel Eden Kuta Bali
14 – 15
13 – 14
06 – 07
12 – 13
Hotel Eden Kuta Bali
18 – 19
17 – 18
14 – 15
15 – 16
Hotel Eden Kuta Bali
27 – 28
26 – 27
17 – 18
19 – 20
Hotel Eden Kuta Bali
30 – 31
20 – 21
26 – 27
Hotel Eden Kuta Bali
24 – 25
29 – 30
Hotel Eden Kuta Bali
29 – 30
Hotel Eden Kuta Bali
September
Oktober
November
Desember
Lokasi Bimtek
08 – 09
06 – 07
03 – 04
06 – 07
Hotel Pacific Batam
14 – 15
13 – 14
06 – 07
12 – 13
Hotel Pacific Batam
18 – 19
17 – 18
14 – 15
15 – 16
Hotel Pacific Batam
27 – 28
26 – 27
17 – 18
19 – 20
Hotel Pacific Batam
30 – 31
20 – 21
26 – 27
Hotel Pacific Batam
24 – 25
29 – 30
Hotel Pacific Batam
29 – 30
Hotel Pacific Batam

September
Oktober
November
Desember
Lokasi Bimtek
08 – 09
06 – 07
03 – 04
06 – 07
Hotel Pessona Malioboro Jogja
14 – 15
13 – 14
06 – 07
12 – 13
Hotel Pessona Malioboro Jogja
18 – 19
17 – 18
14 – 15
15 – 16
Hotel Pessona Malioboro Jogja
27 – 28
26 – 27
17 – 18
19 – 20
Hotel Pessona Malioboro Jogja
30 – 31
20 – 21
26 – 27
Hotel Pessona Malioboro Jogja
24 – 25
29 – 30
Hotel Pessona Malioboro Jogja
29 – 30
Hotel Pessona Malioboro Jogja
September
Oktober
November
Desember
Lokasi Bimtek
08 – 09
06 – 07
03 – 04
06 – 07
Hotel Ibis Malang
14 – 15
13 – 14
06 – 07
12 – 13
Hotel Ibis Malang
18 – 19
17 – 18
14 – 15
15 – 16
Hotel Ibis Malang
27 – 28
26 – 27
17 – 18
19 – 20
Hotel Ibis Malang
30 – 31
20 – 21
26 – 27
Hotel Ibis Malang
24 – 25
29 – 30
Hotel Ibis Malang
29 – 30
Hotel Ibis Malang

September
Oktober
November
Desember
Lokasi Bimtek
08 – 09
06 – 07
03 – 04
06 – 07
Hotel Losari Makassar
14 – 15
13 – 14
06 – 07
12 – 13
Hotel Losari Makassar
18 – 19
17 – 18
14 – 15
15 – 16
Hotel Losari Makassar
27 – 28
26 – 27
17 – 18
19 – 20
Hotel Losari Makassar
30 – 31
20 – 21
26 – 27
Hotel Losari Makassar
24 – 25
29 – 30
Hotel Losari Makassar
29 – 30
Hotel Losari Makassar
September
Oktober
November
Desember
Lokasi Bimtek
08 – 09
06 – 07
03 – 04
06 – 07
Hotel The Santosa Lombok
14 – 15
13 – 14
06 – 07
12 – 13
Hotel The Santosa Lombok
18 – 19
17 – 18
14 – 15
15 – 16
Hotel The Santosa Lombok
27 – 28
26 – 27
17 – 18
19 – 20
Hotel The Santosa Lombok
30 – 31
20 – 21
26 – 27
Hotel The Santosa Lombok
24 – 25
29 – 30
Hotel The Santosa Lombok
29 – 30
Hotel The Santosa Lombok
Biaya Pelatihan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke
masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut:
Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta rupiah ) / Peserta (Tidak Menginap)
Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah ) / Peserta (Penginapan )
Fasilitas sudah termaksud biaya:
  • Pelatihan selama 2 hari 
  • Menginap 3 Malam
  • Konsumsi (Coffe Break  dan Lunch) 
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah)
  • Tas Eksklusif  dan Sertifikat Bimtek
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi: HP: 0823-1144-4778
Demikian atas partisipasi ibu/bapak kami ucapkan terima kasih

Komentar

Posting Komentar

POST TER-POPULER

Bimtek Keuangan

Bimtek Penyusunan APBD Tahun 2018 sesuai Permendagri No. 33 tahun 2017  Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APB D Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bimtek Sistem Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi PenggunaAnggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahar a Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah Bimtek Peningkatan dan pengembangan  pengelolaan keuangan daerah serta Mekanisme pelaksanaan dan perhitungan dana transfer ...
Baca selengkapnya

Bimtek Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerimntah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah. Analisis potensi sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi dan investasi daerah harus diidentifikasi secara menyeluruh dan komprehensif mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, data mengenai sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangan menjadi acuan untuk memantapkan kemandirian daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemb...
Baca selengkapnya

Bimtek Perjalanan Dinas

Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas  maka kami dari Manajemen Training Centre Indonesia (MTC) : "Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013", yang akan di laksanakan pada :   September Oktober November Desember Lokasi Bimtek 08 – 0...
Baca selengkapnya

Bimtek Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media serta Keprotokolan

Fungsi Aparatur humas dalam sebuah instansi merupakan ujung tombak pembangunan citra pengembangan trust dan pengelolaan krisis. Pejabat humas sebagai aparatur pembangunan citra dituntut mempunyai kemampuan tersendiri dari seorang aparatur humas, terutama berkenaan dengan kemampuan melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa cetak dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus justru membuat bingung masyarakat. Sementara itu muncul pendapat bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, maka informasi diserahkan kepada masyarakat dan tidak lagi diurus oleh pemerintah. Peran pemerintah lebih dititik beratkan hanya sebagai pembuat kebijakan, regulasi dan fasilitasi.Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan M...
Baca selengkapnya

Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK & Bendahara Sebagai Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pemeberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati pemerintah daerah kabupaten dan kota, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. kemunculan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berirentasi pada kepentingan publik (publik oriendted). hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Masalah utama yang sering terjadi di dalam administrasi keuangan adalah masalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pelaksaan yang berkaitan dengan perencanaan, akuntasi, pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan pengawasan atas pengadaan dana disatu pihak serta penggunaan dana. dilain pihak tujuan yang akan...
Baca selengkapnya

Bimtek Pengenalan Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan Tata Ruang merupakan salah satu bidang perencanaan yang sangat penting peran dalam rangka merencanakan pembangunan wilayah yang komprehensif dan terintegratif. Pelatihan Pengenalan Perencanaan Tata Ruang ini merupakan bagian awal dari proses penyusunan rencana tata ruang. Peserta diharapkan mampu mengindentifikasi program-program tata ruang di daerah melalui teori, konsep, metode, dan teknik yang diberikan selama mengikuti pelatihan. Pemahaman dan kemampuan peserta akan diperdalam dengan melakukan latihan perencanaan, sehingga pada akhir kegiatan peserta pelatihan dapat menyusun dokumen program-program tata ruang.  TUJUAN 1. Peserta berlatih menyusun latar belakang masalah 2. Peserta berlatih mengidentifikasi dan merumuskan masalah 3. Peserta berlatih menggunakan kriteria untuk menyusun alternatif program tata ruang 4. Peserta berlatih menggunakan data dan informasi untuk menyusun program tata ruang 5. Peserta berlatih menyusun program tata ruang ...
Baca selengkapnya

Materi lainnya

Bimtek Pointers Perubahan Iv Perpres No. 54 Tahun 2010 (Perpres No. 4 Tahun 2015) Dan Inpres No. 1 Tahun 2015 Bimtek Transparansi Dan Kredibilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bumn Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Dan Optimalisasi Kinerja  Bimtek Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa terkait Penangan Permasalahan Hukum Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS dan Kontrak Pengadaan Bimtek Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bimtek Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Bimtek Pengenalan Perencanaan Tata Ruang Bimtek Sistem Penyimpanan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Arsip Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan Hidup Bimtek Humas dan Protokoler Bimtek Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Analisis Isi Pemberitaan Media serta Keprotokolan Bimtek Peran dan ...
Baca selengkapnya

Bimtek Peran dan Fungsi Satpol PP Dalam Rangka Pembinaan Keamanan dan Penegakan Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan institusi yang dibentuk sesuai dengan tututan dan amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999,  Pasal 120 yang mengatur tentang keberadaan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun1999, 1999: 408). Pengarusutamaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditekankan pada upaya dalam membina ketenteraman ketertiban masyarakat (Tramtibmas), memberi peringatan dini dan penanggulangan pemeliharaan tramtibmas. Penegakan Peraturan  Daerah (Perda) yang harus ditaati oleh semua pihak dengan kewenangan prosedural. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk sistem perlindungan masyarakat, dimana kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama. Sistem perlindungan masyarakat dilakukan melalui pendekatan pengayoman, pencegahan, pembinaan hingga penindakan atas pelanggaran peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menci...
Baca selengkapnya

Bimtek Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan Hidup

Hubungan saling ketergantungan antara semua elemen yang ada dalam sistem ini sangat penting diketahui terutama oleh manusia sebagai pengelola utama di dalam sistem ini agar keberlangsungan hubungan ini dapat terus dipertahankan untuk keberlanjutan sistem kehidupan di atas muka bumi. Lajunya pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia akan kebutuhan pangan dan papan menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan timbal baik yang penting untuk saling memenuhi kebutuhannya. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan daripadanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan...
Baca selengkapnya

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah

Pemerintah pusat sebagai fasilitator merupakan pihak yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunana yang akan di capai. sebagai fasilitator pemerintah juga tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasalitas mendukung dalam rangka terlaksananya pembanguan secara efektif . dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, setiap pemerintah daerah tentunya harus melakukan pelaksanaan, penatausahaan APBD, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan terkait keuangan daerah. Melihat realitanya dalam hal pelaksanaan APBD masih terdapat banyak kendala-kendala yang harus dihadapi. selain itu kegiatan penatausahaan keuangan yang mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah juga seringkali belum berjalan dengan semestinya hal itu terlihat di dalam pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari pengurusan keuangan yang dilaksanakan oleh bendaharawan, belum seperti yang di harapkan. hal ini terlihat dengan mas...
Baca selengkapnya