BIMTEK ASET DAERAH

  1. Bimtek Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Skpd
  2. Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
  3. Bimtek Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Metode Penatausahaan BMD
  4. Bimtek Audit Barang Milik Negara/Daerah

Komentar

Posting Komentar

POST TER-POPULER

BIMTEK PEMERINTAHAN DESA

Bimtek Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 Sesuai Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Bimtek Teknik Peningkatan Aparatur Desa Bimtek Pengelolaan Aset Desa Sesuai Permendagri No. 01 Tahun 2016 Dan Tata Cara Penyusunan RPJMDES, RKPDES, APBDES, Perdes Serta Pengelolaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bimtek  Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa
Baca selengkapnya

Bimtek Mekanisme Akreditasi Puskesmas

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional  diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggara upaya kesehatan dasar.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/ II/ 2004, tentang ”Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2004.”, merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Visi pembangunan kesehatan yang disel...
Baca selengkapnya

Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada kuasa bendara umum negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang negara yang dikelolanya. di samping itu, bendahara selaku pejabat yang diangkat oleh menteri/pimpinanan lembaga juga wajib membukukan seluruh transanksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang dalam DIPA.oleh karena itu berbeda dengan laporan yang dihasilkan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA), pembukuan bendahara akan menghasilkan laporan bulanan pertanggungjawaban bendahara yang menyajiakan informasi tentang keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan penjelasan atas selisih ( jika ada) antara saldo buku dan saldo kas. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah sesuia dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi...
Baca selengkapnya