BIMTEK ASET DAERAH

  1. Bimtek Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Skpd
  2. Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
  3. Bimtek Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Metode Penatausahaan BMD
  4. Bimtek Audit Barang Milik Negara/Daerah

Komentar

Posting Komentar

POST TER-POPULER

Bimtek Keuangan

Bimtek Penyusunan APBD Tahun 2018 sesuai Permendagri No. 33 tahun 2017  Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APB D Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bimtek Sistem Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi PenggunaAnggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahar a Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah Bimtek Peningkatan dan pengembangan  pengelolaan keuangan daerah serta Mekanisme pelaksanaan dan perhitungan dana transfer ...
Baca selengkapnya

Bimtek Perjalanan Dinas

Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas  maka kami dari Manajemen Training Centre Indonesia (MTC) : "Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013", yang akan di laksanakan pada :   September Oktober November Desember Lokasi Bimtek 08 – 0...
Baca selengkapnya

Bimtek Laporan Keuangan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib menyusun laporan keuangan dalam 2 versi, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan SKPD/Pemda, hal ini dikarenakan aset BLUD merupakan kekayaan Pemda yang tidak terpisahkan.Permasalahan di lapangan yang selama ini muncul dan menjadi temuan pemeriksa eksternal, antara lain karena: a) kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara kedua standar tersebut (SAK dan SAP); b) kurangnya kemampuan teknis pegawai terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, khususnya laporan keuangan BLUD.   Akar permasalahan tersebut harus segera diatasi agar tidak berulang-ulang terjadi, sebab ketidakmampuan BLUD dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK akan berdampak pada ketidakmampuan BLUD dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA), penyusunan laporan kinerja, pen...
Baca selengkapnya

Peran DPRD & SKPD Mendapatkan WTP

Tata kelola pemerintahan yang efektif membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat nyata.  Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang baik merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di suatu daerah dapat dinilai masyarakat dari opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah tersebut. Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK akan membuat kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap pemerintah daerah bersangkutan semakin tinggi. Nilai kepercayaan masyarakat adalah nilai tertinggi dari semua nilai yang ada di masyarakat, oleh karenanya maka pemerintah daerah diharapkan terus berupaya mendapatkan atau mempertahankan opini WTP atas pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah, diharapkan pemerinta...
Baca selengkapnya