BIMTEK RSUD & PUSKESMAS

  1. Bimtek Peningkatan mutu Akreditasi Puskesmas (Kaji Banding )
  2. Bimtek Pengelolaan Silpa BLUD
  3. Bimtek Penatausahaan Keuangan PPK – BLUD
  4. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rsud Blud
  5. Bimtek Menyusun Laporan Keuangan BLUD Berbasis Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan
  6. Pengelolaan Keuangan Blu & Blud Untuk Rumah Sakit, Puskesmas & Perguruan Tinggi
  7. Bimtek Manajemen Puskesmas
  8. Bimtek Peningkatan Pelayanan Mutu Kesehatan ( AKREDITASI PUSKESMAS )
  9. Bimtek Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Komentar

Posting Komentar

POST TER-POPULER

Bimtek Penatausahaan Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual pada tahun 2015 ini. LKPD yang harus disusun dan disajikan menurut PP ini meliputi Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Komponen laporan keuangan tersebut hanya dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan (LK) berbasis akrual dan LK berbasis kas.Pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat PP 71 tersebut di atas. Kewajiban tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi dari berbasis kas menuju akrual ( cash ...
Baca selengkapnya

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah

Pemerintah pusat sebagai fasilitator merupakan pihak yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunana yang akan di capai. sebagai fasilitator pemerintah juga tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasalitas mendukung dalam rangka terlaksananya pembanguan secara efektif . dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, setiap pemerintah daerah tentunya harus melakukan pelaksanaan, penatausahaan APBD, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan terkait keuangan daerah. Melihat realitanya dalam hal pelaksanaan APBD masih terdapat banyak kendala-kendala yang harus dihadapi. selain itu kegiatan penatausahaan keuangan yang mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah juga seringkali belum berjalan dengan semestinya hal itu terlihat di dalam pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari pengurusan keuangan yang dilaksanakan oleh bendaharawan, belum seperti yang di harapkan. hal ini terlihat dengan mas...
Baca selengkapnya

Bimtek Bendahara Keuangan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi  tata kelola keuangan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam kepemerintahan yang baik bersama ini kami Manajemen Training Centre Indonesi (MTC) a kan mengadakan Bimbingan teknis nasional dengan tema:“Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah ". yang di selenggarakan pada : September Oktober Nov...
Baca selengkapnya

Peran DPRD & SKPD Mendapatkan WTP

Tata kelola pemerintahan yang efektif membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat nyata.  Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang baik merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di suatu daerah dapat dinilai masyarakat dari opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah tersebut. Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK akan membuat kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap pemerintah daerah bersangkutan semakin tinggi. Nilai kepercayaan masyarakat adalah nilai tertinggi dari semua nilai yang ada di masyarakat, oleh karenanya maka pemerintah daerah diharapkan terus berupaya mendapatkan atau mempertahankan opini WTP atas pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah, diharapkan pemerinta...
Baca selengkapnya

Bimtek Keuangan

Bimtek Penyusunan APBD Tahun 2018 sesuai Permendagri No. 33 tahun 2017  Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APB D Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bimtek Sistem Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi PenggunaAnggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahar a Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah Bimtek Peningkatan dan pengembangan  pengelolaan keuangan daerah serta Mekanisme pelaksanaan dan perhitungan dana transfer ...
Baca selengkapnya

Bimtek Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renja

Dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dimana merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RKPD mengoperasionalkan Rencana Strategis lima tahunan menjadi Rencana Kerja tahunan dan merupakan aksi nyata bagaimana Visi/ Mis...
Baca selengkapnya

Bimtek Peningkatan mutu Akreditasi Puskesmas (Kaji Banding )

Bimtek Peningkatan mutu Akreditasi Puskesmas. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi Selama ini kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas menujukan hasil yang belum memenuhi standart kualitas, hal tersebut dikarnakan proses tidak diukur,tidak dimonitor tidak dikendalikan tidak dipelihara tidak disempunakan dengan baik untuk itu bagi puskesmas diperlukan akreditasi yang berarti pengakuan yang di berikan oleh lembaga internal terhadap hasil dari proses penilaian eksternal oleh komisionae akreditasi terhadap puskesmas apakah sesuai dengan standart akreditasi yang di tetapkan perubahan tersebut menuntut pergeseran paradidigma dan peningkatan kapasitan SDMsehingga pemeritah menetapkan. sehubungan dengan hal ters...
Baca selengkapnya

Penyusunan APBD Tahun 2018

Penyusunan APBD  berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja pemerintah daerah. berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam bab IV penyusunan rancangan APBD pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD  berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD). Agar terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memebuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparibilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan pr...
Baca selengkapnya

Bimtek perhitungan dana transfer ke daerah & Dana Desa

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemer...
Baca selengkapnya

Bimtek Audit Barang Milik Negara/Daerah

Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan Audit Kinerja/Operasional dan Audit Kinerja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kedua kegiatan Audit ini masih “ belum jelas ” perbedaannya. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Penulis akan mencoba mengungkapkan pendapat pribadi agar dapat diberikan batasan antara audit kinerja/operasional dan audit pengelolaan BMN. Selain kedua kegiatan tersebut, masih ada beberapa jenis audit tematik lainnya dalam bagian audit kinerja yang bisa dilaksanakan agar tercapat tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Barang Milik Negara (BMN) masih menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi baik terkait dengan  kepemilikan,  penilaian,  dan  pengadaministrasian.  Perangkat  aturan  untuk  mengatur pengelolaan  BMN telah  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  rangka  menuju akuntabilitas dibidang  pengelolaan BMN namun ...
Baca selengkapnya