BIMTEK PERENCANAAN & PELAPORAN

  1. Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Bimtek Penyusunan APBD tahun Anggaran 2018    
  3. Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP,LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah
  4. Bimtek Sinkronisasi  PenyusunanRKPD Dengan KUA dan PPAS (Permendagri No. 32 Tahun 2017) 
  5. Bimtek Teknik Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RenjaSKPD Bagi Percepatan Pembangunan Daerah
  6. Bimtek Teknik Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
  7. Bimtek Penyusunan LKPJ
  8. Bimtek Tata Cara Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ Oleh Kepala Daerah Kepada DPRD

Komentar

Posting Komentar

POST TER-POPULER

Bimtek Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renja

Dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dimana merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RKPD mengoperasionalkan Rencana Strategis lima tahunan menjadi Rencana Kerja tahunan dan merupakan aksi nyata bagaimana Visi/ Mis...
Baca selengkapnya

Bimtek Peningkatan mutu Akreditasi Puskesmas (Kaji Banding )

Bimtek Peningkatan mutu Akreditasi Puskesmas. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi Selama ini kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas menujukan hasil yang belum memenuhi standart kualitas, hal tersebut dikarnakan proses tidak diukur,tidak dimonitor tidak dikendalikan tidak dipelihara tidak disempunakan dengan baik untuk itu bagi puskesmas diperlukan akreditasi yang berarti pengakuan yang di berikan oleh lembaga internal terhadap hasil dari proses penilaian eksternal oleh komisionae akreditasi terhadap puskesmas apakah sesuai dengan standart akreditasi yang di tetapkan perubahan tersebut menuntut pergeseran paradidigma dan peningkatan kapasitan SDMsehingga pemeritah menetapkan. sehubungan dengan hal ters...
Baca selengkapnya

Penyusunan APBD Tahun 2018

Penyusunan APBD  berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja pemerintah daerah. berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam bab IV penyusunan rancangan APBD pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD  berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD). Agar terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memebuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparibilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan pr...
Baca selengkapnya

Bimtek perhitungan dana transfer ke daerah & Dana Desa

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemer...
Baca selengkapnya

Bimtek Penggunaan Dana Desa

Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi(kemendesa,PDTT), telah menertibkan permendes nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan  dana desa 2017. dalam pasal 4 permendesa no 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. prioritas penggunaan dana desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa. dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiataann pembangunan desa. prioritas penggunaan dana desa 2017 selain digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. dana desa juga digunakan untu...
Baca selengkapnya

Bimtek Audit Barang Milik Negara/Daerah

Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan Audit Kinerja/Operasional dan Audit Kinerja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kedua kegiatan Audit ini masih “ belum jelas ” perbedaannya. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Penulis akan mencoba mengungkapkan pendapat pribadi agar dapat diberikan batasan antara audit kinerja/operasional dan audit pengelolaan BMN. Selain kedua kegiatan tersebut, masih ada beberapa jenis audit tematik lainnya dalam bagian audit kinerja yang bisa dilaksanakan agar tercapat tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Barang Milik Negara (BMN) masih menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi baik terkait dengan  kepemilikan,  penilaian,  dan  pengadaministrasian.  Perangkat  aturan  untuk  mengatur pengelolaan  BMN telah  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  rangka  menuju akuntabilitas dibidang  pengelolaan BMN namun ...
Baca selengkapnya

Bimtek kepegawain

Bimtek Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Bimtek Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara Bimtek Kepegawaian mengenai Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Bimtek PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian Dalam UpayaMeningkatkatkan Kinerja Pemda Bimtek Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN Untuk MeningkatkanKualitas Pelayanan Publik Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN di Lingkungan Pemda
Baca selengkapnya

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa

Salah satu semangat lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu indikator Desa kuat, maju, mandiri dan demokratis adalah Desa yang tertib administrasi dan kualitas pelayanannya dengan cepat, tepat dan akurat. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa telah ditetapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang diharapkan  mampu mewujudkan tertib administrasi yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya,  manajemen administrasi di desa masih dite...
Baca selengkapnya

Bimtek Pengelolaan Keuangan Blu & Blud Untuk Rumah Sakit, Puskesmas & Perguruan Tinggi

BLU & BLUD Perkembangan Badan Layanan Umum (BLU) sangat pesat paska penetapan PP No 23/ 2005. Saat ini hampir semua Rumah Sakit & Perguruan Tinggi milik pemerintah telah berubah status pengelolaan keuangan menjadi BLU. Pada tahun 2014 telah dimulai upaya besar-besaran untuk merubah pengelolaan Puskesmas rawat inap menjadi BLUD. Selain itu beberapa pengelolaan kawasan, pasar, balai latihan juga dikelola dengan konsep BLU.   Perkembangan yang baik tersebut tidak lepas dari berbagai masalah. Salah satunya adalah kesiapan SDM dalam menjalankan perubahan mendasar, baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dan pengawasan. Kami menyiapkan serangkaian training yang bisa membantu SDM BLU & BLUD dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola BLU.   TUJUAN Setelah pelatihan diharapkan peserta dapat : Menyusun Rencana Bisnis & Anggaran sesuai ketentuan  Menyusun SOP Keuangan BLU Menyusun Laporan...
Baca selengkapnya

Bimtek Tata Cara Penyusunan LPPD

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan  laporan keterangan  laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD , serta menginformasikan laporan  penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Tujuan Penyusunan LKPJ Mengetahui  keberhasilan atau kegagalan  Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode Tertentu  Peningkatan  e...
Baca selengkapnya